Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

LintasZona – Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dapat menentukan arah sistem demokrasi sebuah Negara, apakah membaik atau memburuk. Karena pemilihan umum merupakan salah satu indikator apakah demokrasi itu  berjalan dengan baik. Penjelasan singkat ini mengarahkan kita pada pertanyaan, apa sebenarnya pengertian dari demokrasi itu sendiri. Berikut adalah tulisan singkat mengenai  sejarah singkat lahirnya demokrasi, pengertian demokrasi dan bentuk-bentuk demokrasi.

Sejarah Singkat Lahirnya Demokrasi

Demokrasi lahir dan berkembang pada abad pertengahan ditandai dengan adanya dokumen penting Magna Charta (Piagam Besar) tahun 1215 di Inggris. Magna Charta merupakan sebuah perjanjian atau kontrak yang disepakati antara Raja Inggris (Raja John) dengan beberapa bangsawan, dimana dalam kontrak tersebut untuk pertama kalinya Raja John mengakui hak-hak dan previledges dari bawahannya, sebagai imbalan untuk penyerahan dana keperluan perang. Sehingga pada saat itu mulai diakui beberapa hak-hak asasi manusia para bangsawan tertentu, yang pada mulanya hanya Raja yang diakui memiliki hak-hak istimewa. Meskipun kelahiran piagam ini dalam suasana kerajaan (feodal) dan belum berlaku untuk seluruh lapisan rakyat pada saat itu. Namun dianggap sebagai landasan bergembangnya gagasan dari sistem demokrasi itu sendiri.

Pengertian Demokrasi

Secara etimlogi kata demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kartos”. Demos  yang memiliki arti rakyat ataupun penduduk setempat, sedangkan “kartos” memiliki arti pemerintahan atau yang berkuasa. Jadi, jika diartikan secara umum demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau yang berkuasa adalah rakyat.

BACA JUGA  Jelaskan Pengertian Sistem Ekonomi

Demokrasi menurut Abraham Lincoln (1808-1865)

Abraham Lincoln merupakan presiden Amerika Serikat ke-16 mengemukakan pendapatnya mengenai demokrasi, yaitu “democracy is government of the people, by the people, and for people”. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, sebuah pemerintahan sebuah Negara dapat dikatakan demokratis, apabila kekuasaan Negara berada ditangan rakyat dan segala keputusan, tindakan Negara  ditentukan oleh kehendak rakyat.

Demokrasi menurut Robert A. Dahl

Pelaksanaan demokrasi memerlukan beberapa lembaga sosial dan politik yang dapat mendukung kelangsungan sebuah sistem demokrasi yang baik. Oleh karena itu, Robert A. Dahl menyebutkan ada enam lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi ini, yakni :

  • Pejabat yang dipilih, karena pemegang kendali atas segala keputusan dalam pemerintahan terkait kebijakan secara konstitusional terletak ditangan para pejabat yang dipilih oleh rakyat (warga Negara). Hal ini biasa dikenal dengan sebutan demokrasi perwakilan ;
  • Pemilihan umum (Pemilu) yang jujur, adil, bebas, dan memiliki periode, dan para pejabat yang dimaksud pada poin pertama diatas dipilih oleh rakyat melalui Pemilu ;
  • Kebebasan berpendapat, dimana setiap warga Negara memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya sendiri, tanpa dihalangi dan diancam oleh penguasa ;
  • Akses alternatif informasi-informasi, dimana setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi-informasi ;
  • Otonomi Asosiasional, dalam artian setiap warga Negara memiliki hak untuk membentuk asosiasi atau organisasi-organisasi, dan perkumpulan yang bebas, termasuk membentuk kelompok kepentingan dan partai politik ;
  • Hak kewarganegaraan yang inklusif, dimana setiap warga Negara memiliki hak-hak atas status kewarganegaraan tempatnya dilahirkan.

Bentuk-bentuk Demokrasi

Bentuk-bentuk demokrasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang utama, yakni ; Pertama, sudut pandang “titik tekan” . Kedua, sudut pandang “cara penyaluran” dan Ketiga, sudut pandang “ tugas-tugas dan hubungan antar perangkat Negara”.

BACA JUGA  Pengertian Administrasi Menurut Para Ahli

Demokrasi dari sudut pandang Titik Tekan

  • Demkokrasi formal, yakni demokrasi yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi persamaan dibidang politik, tanpa adanya usaha untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan dibidang ekonomi. Jadi, setiap warga Negara memiliki kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan baik dalam bidang ekonomi maupun politik ;
  • Demokrasi material, adalah demokrasi yang menekankan usaha-usaha menghapuskan perbedaan dibidang ekonomi, sedangkan persamaan dibidang politik kurang mendapat perhatian, atau dihilangkan ;
  • Demokrasi gabungan. Merupakan demokrasi gabungan/sintesis antara demokrasi formal dan demokrasi material. Dimana demokrasi ini mencoba mengambil hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk dari kedua bentuk demokrasi tersebut.

Demokrasi dari sudut pandang Cara Penyaluran

  • Demokrasi langsung, dimana dalam bentuk demokrasi ini rakyat secara langsung dapat menyampaikan keinginan dan kehendaknya dalam rapat-rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat ;
  • Demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, merupakan bentuk demokrasi dimana rakyat dapat menyalurkan aspirasinya melalui pemilihan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  • Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, dimana demokrasi bentuk ini merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Inti dari demokrasi ini adalah rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam DPR, namun dewan yang terpilih tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan menggunakan sistem referendum atau inisiatif rakyat.

 

Demokrasi dari sudut pandang Tugas-tugas dan Hubungan antar Perangkat Negara

  • Demokrasi dengan sistem parlementer, dalam bentuk demokrasi ini terwujud hubungan erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif (biasa dikenal dengan istilah Kabinet). Dimana dalam kabinet tersebut dipimpin oleh perdana menteri yang pembentukannya berdasarkan dukungan suara terbanyak dari Dewan Perwakilan rakyat atau parlemen;
  • Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dalam artian bentuk demokrasi ini terdapat kekuasaan yang terbagi pada tiga bagian, yakni ; kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif ;
  • Demokrasi dengan sistem referendum, yaitu demokrasi perwakilan yang dikontrol oleh rakyat secara langsung terhadap tindakan para wakilnya yang duduk di DPR. Ada dua macam bentuk referendum ini, yaitu referendum obligator dan referendum fakultif. Adapun dalam referendum obligator terdapat undang-undang atau kebijakan yang diajukan oleh pemerintah atau yang dibuat oleh DPR, dimana kebijakan ini dapat dijalankan apabila telah disetujui oleh suara terbanyak dari rakyat. Sedangkan dalam referendum fakultif, terdapat undang-undang yang dibuat oleh DPR, baru kemudian dimintakan persetujuan oleh rakyat, bila dalam kurun waktu tertentu pasca undang-undang tersebut diumumkan, sejumlah rakyat memintanya.
BACA JUGA  Pengertian Pasar Persaingan Sempurna

Penutup

Demikianlah penjelasan singkat dari sejarah lahirnya demokrasi, definisi demokrasi, serta bentuk-bentuk demokrasi yang dirangkum admin. Semoga bermanfaat!

 

Sumber referensi :

A.A Sahid Gatara. 2009. Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan. Bandung : Pustaka Setia

Prof, Miriam Budiardjo. 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *