Pengertian Politik Menurut Para Ahli

LintasZona – Politik dalam perkembangannya memiliki pola pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan keperluannya. Kebebasan berpendapat, kebebasan mengakses informasi, serta kebebasan memilih dalam pemilu, merupakan bagian-bagian terpenting dalam bidang politik. Dari gambaran ini timbul pertanyaan apa sebenarnya politik itu ? Berikut ini merupakan penjelasan mengenai apa itu politik, konsep-konsep politik menurut ahli, serta asumsi-asumsi dalam politik.

PENGERTIAN POLITIK MENURUT PARA AHLI

Pada zaman Yunani dan Romawi Kuno, Politik disebut “art politica” (seni berpolitik), “politike techne” (teknik politik), “politike episteme” (bagaimana sesungguhnya berpolitik agar mahir). Dalam perkembangannya saat ini politik dikenal dengan istilah “art possible” (seni kemungkinan, dalam artian sesuatu yang tidak mungkin dapat diubah menjadi mungkin, begitupula sebaliknya, sesuatu yang mungkin dapat diubah menjadi tidak mungkin). Seseorang yang melakukan kegiatan politik disebut Politisi atau Seniman Politik.

Aristoteles menyebutkan bahwa dimensi politik selama keberadaan manusia adalah dimensi terpenting, sebab politik dapat mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia. Aristoteles juga mengungkapkan, Politik berarti mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Konsep-konsep Politik

Dalam perkembangannya, pengertian politik dikelompokkan menjadi lima pandangan. Pertama, Politik merupakan upaya-upaya yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, Politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, Politik merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, Politik merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, Politik sebagai konflik dalam mencari dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan yang dianggap penting.

Politik berdasarkan Pandangan Klasik (Aristoteles)

Aristoteles sebagai pakar dari Politik, menjelaskan pengertian politik berdasarkan pandangan klasik, yaitu suatu asosiasi warga negara yang memiliki fungsi untuk membahas dan menyelenggarakan segala hal yang menyangkut kebaikan bersama masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini dapat membedakan segala urusan yang terkait dengan kebahagiaan bersama (kepentingan bersama), dengan kebahagiaan pribadi (kepentingan individu atau kelompok masyarakat (swasta).

Jika politik dipahami seperti itu, maka timbul pertanyaan apa yang membedakan antara kepentingan bersama (umum) dengan kepentingan individu? Kepentingan bersama didalamnya terdapat tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, kebahagiaan dan kebenaran. Sebagaian lagi membedakan antara kepentingan bersama sebagai general will (keinginan orang banyak atau kepentingan umum) dari will of all (keinginan banyak orang atau kumpulan keinginan banyak orang).

Samuel P. Hutington, menggambarkan secara singkat kepentingan umum sebagai kepentingan pemerintah, karena lembaga pemerintahan yang dibentuk bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Pandangan Klasik ini menekankan pada “apa yang seharusnya” dicapai demi kebaikan bersama seluruh warna Negara, dan “dengan cara apa sebaiknya” pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Pandangan klasik ini lebih memfokuskan pada aspek filosofis (idea dan etik), daripada aspek politk. Oleh karena itu, dalam pandangan klasik aspek filosofis lebih ditekankan daripada aspek politis. Hal ini sekaligus menjadi ciri khas dalam pandangan Klasik. Dalam pengertian politik terkandung tujuan dan etik masyarakat yang jelas. Jadi, berpolitik itu sama seperti membahas dan merumuskan tujuan-tujuan bersama.

BACA JUGA  Pengertian Pembagian Kekuasaan Menurut Para Ahli

Seiring dengan perkembangan zaman Politik dapat dipahami dengan menggunakan beberapa istilah. Seperti Politik sebagai sebuah Kelembagaan, Kekuasaan, Fungsionalisme, dan Konflik. Hal ini akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

Politik adalah sebuah Kelembagaan

Menurut Max Weber mengungkapkan bahwa, Pengertian politik merupakan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara (Kelembagaan). Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Negara merupakan sumber utama hak penggunaan paksaan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu. Max Weber juga mengungkapkan pengertian politik, yang memiliki kesamaan dalam persaingan untuk membagi kekuasaan, atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antarnegara maupun antarkelompok dalam sebuah Negara. Weber juga mengatakan bahwa Negara merupakan sebuah struktur administrasi atau organisasi yang konkret, yang mampu membatasi pengertian negara hanya sebagai paksaan fisik yang digunakan untuk memaksakan ketaatan bagi warga negaranya.

Menurut Max Weber menyebutkan pula Ciri-ciri negara; Pertama, Negara memiliki berbagai struktur dengan fungsi yang berbeda. Seperti jabatan, peranan dan lembaga-lembaga, yang keseluruhannya memiliki tugas dengan batasan yang jelas, bersifat kompleks, formal dan permanen ; Kedua, kekuasaan untuk menggunakan paksaan dikuasai/dimonopoli oleh negara. Sehingga negara memiliki wewenang yang sah untuk mengambil keputusan akhir yang mengikat seluruh warga negara. Para pejabat negara memiliki hak untuk menjalankan dan menegakkan keputusan tersebut. Seperti memberikan hukuman dan mencabut hak milik. Dalam hal ini, untuk melaksanakan kewenangan, maka negara menggunakan aparatnya. Seperti polisi, militer, jaksa, hakm dan petugas lembaga permasyarakatan; Ketiga, kewenangan untuk menggunakan paksaan secara fisik hanya berlaku dalam batas-batas wilayah negara tersebut. Sebelum Perang Dunia Kedua, para sarjana ilmu politik menyebutkan bahwa politik sebagai kajian yang membahas tentang Negara. Dalam buku Pengantar Ilmu Politik, sarjana politik di Amerika Serikat merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari tentang Negara modern, lembaga Negara, hukum dan prosesnya  (modern state, it’s institutions, laws and process).

Politik adalah sebuah Kekuasaan

Pandangan selanjutnya, Robson menyebutkan bahwa politik merupakan aktivitas mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, ilmu politik dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan dan pemanfaatan kekuasaan dimanapun itu. Robson, merupakan pakar yang memfokuskan perhatiannya pada kekuasaan ini. Dia merumuskan Ilmu politik sebagai kajian yang memfokuskan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain maupun menentang terlaksananya kekuasaan. Politik mempelajari segala sesuatu yang behubungan dengan kekuasaan dalam masyarakat, seperti ; sifat, hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil kekuasaan itu sendiri.

Pandangan ini menganggap bahwa kekuasaan sebagai usaha atau kemampuan mempengaruhi pihak lain, agar berpikir dan merubah prilakunya sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Pemikiran mengenai politik sebagai perjuangan mencari dan mempertahankan kekuasaan memiliki sejumlah kelemahan.  Seperti ; Pertama, Konseptualisasi tersebut tidak dapat membedakan kekuasaan dibidang politik dan kekuasaan yang bukan bidang politik. Misalnya, kemampuan para Kiai atau Pendeta untuk memberi pengaruh pada para jama’ah agar melaksanakan ajaran agama, hal itu bukanlah aspek politik. Karena tidak berhubungan dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau kewenangan yang menyampaikan nilai-nilai, namun hanya menyangkut lingkungan masyarakat yang sangat terbatas. Kedua, kekuasaan hanya salah satu konsep dalam ilmu politik. Selain kekuasaan, ilmu politik juga memiliki konsep-konsep lain seperti; kewenangan, legitimasi, konflik, konsensus, kebijakan umum, integrasi politik dan ideologi. Jadi, politik sebagai sebuah aktivitas mencari dan mempertahankan kekuasaan, adalah konseptualisasi yang terlalu luas dan kurang fokus. Meskipun  demikian, harus diingat bahwa kekuasaan politik adalah salah satu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu politik.

BACA JUGA  Apa Pengertian Gotong Royong? Begini Penjelasannya

Politik adalah sebuah Fungsionalisme

Pandangan fungsionalisme ini memandang politik sebagai aktivitas-aktivitas merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Pakar politik memandang politik adalah kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Ilmuwan politik, David Easton dan Harold Lasswell, menyebutkan bahwa politk sebagai authoritative allocation of value for a society atau alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan mengikat untuk suatu masyarakat. Karena politik sangat terkait dengan kegiatan para elit politik dalam pengambilan keputusan yang menghasilkan kebijakan umum, maka kegiatan-kegiatan para elit ini sangat berkaitan dengan perilaku politik.

Adapun Perilaku politik yang dimaksud disini adalah setiap kegiatan yang memengaruhi seperti ; mendukung, mengubah, menentang proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam sebuah masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud disni memiliki sifat abstrak, seperti ; prinsip-prinsip hidup yang dianggap baik (keadilan, keamanan, kebabasan, persamaan, demokrasi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kehormatan dan nasionalisme ). Adapula nilai-nilai sifatnya konkret, seperti ; pangan, sandang, perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana perhubungan dan komunikasi, serta rekreasi. Secara singkat, nilai-nilai ini ada yang bersifat kebutuhan ideal spiritual, dan ada juga  yang bersifat materil-jasmaniah. Nilai-nilai abstrak dan konkret dapat dirumuskan dalam bentuk kebijakan umum yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi, kegiatan mempengaruhi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum, berarti mempengaruhi pembagian dan penjatahan nilai-nilai secara otoritatif untuk suatu masyarakat.

Politik adalah sebuah Konflik

Segala Aktivitas yang mempengaruhi berjalannya proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, adalah usaha untuk mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan nilai-nilai tersebut tidak jarang terjadi perbedaan pendapat, persaingan, bahkan pertentangan bersifat fisik diberbagai pihak. Perbedaan pendapat dalam memperjuangkan nilai-nilai, sering menimbulkan konflik. Pada dasarnya politik adalah konflik, Pandangan ini tidak seutuhnya salah, karena konflik adalah gejala yang kerap hadir dalam masyarakat juga dalam proses politik. Selain itu, konflik juga merupakan gejala yang selalu ada dalam setiap proses politik.

Pandangan tentang konseptualisasi konflik ini tidak seluruhnya benar. Karena selain konflik, perlu diingat bahwa dalam politik ada pula consensus (kesepakatan), kerjasama, serta integrasi yang terdapat hampir dalam semua proses politik. Kelemahan dari konseptualisasi ini adalah, konflik tidak semua dalam bidang politik. Sebab selain konflik politik, adapula pula konflik ekonomi, konflik agama, konflik pribadi, yang tidak selalu diselesaikan melalui proses politik. Bila konflik-konflik tersebut, berhubungan dengan pemerintah atau diselesaikan melalui proses politik, maka konflik-konflik yang semula tidak bersifat politik, dapat berkembang menjadi konflik politik.

BACA JUGA  Pengertian Kelangkaan Dalam Ilmu Ekonomi

Asumsi-asumsi Politik

Berdasarkan uraian diatas mengenai perumusan konsep politik, maka terdapat asumsi-asumsi yang mendasari konseptualisasi politik, yakni ;

  1. Tiap-tiap masyarakat pasti akan menghadapi apa yang dinamakan kelangkaan, serta keterbatasan sumber-sumber, yang menyebabkan akan sering timbul dalam proses penentuan distribusi sumber-sumber tersebut ;
  2. Kelompok yang dominan dalam masyarakat akan berperan serta dalam proses pembagian dan pengalokasian sumber-sumber melalui keputusan politik, sebagai usaha menegakkan pelaksanaan keputusan politik;
  3. Pemerintah wajib mengalokasikan sumber-sumber yang langka terhadap kelompok dan individu tertentu, namun mengurangi atau tidak mengalokasikan sumber-sumber tersebut pada kelompok dan individu lain. Oleh karenanya, bisa terjadi kesenjangan dalam masyarakat, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak akan pernah menguntungkan semua pihak;
  4. Terdapat tekanan secara terus menerus dalam mengalokasikan sumber-sumber yang langka. Tekanan ini berupa petisi, demonstrasi, protes, huru-hara, dan perdebatan dalam proses pemilu, dan sebagainya. Tekanan-tekanan ini bisa berasal dari kelompok yang tidak kebagian atas sumber-sumber langka tersebut, atau pihak yang merasa dirugikan atas model distribusi yang dijalankan pemerintah. Hal ini merupakan gejala umum dalam sebuah masyarakat;
  5. Jika tekanan-tekanan ini mulai meluas, maka kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan dari model distribusi sumber-sumber tersebut, maka mereka akan semakin berusaha keras untuk mempertahankan struktur tersebut;
  6. Kemampuan penguasa dalam meyakinkan masyarakat umum, bahwa sistem politik yang ada memiliki legitimasi (keabsahan), maka semakin kuat kedudukan penguasa dan kelompok yang diuntungkan dalam perjuangan mereka menghalangi golongan yang menghendaki perubahan ;
  7. Politik adalah art of the possible, didalamnya terdapat banyak kebijakan ideal yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, ternyata hanya berupa penyelesaian semu, karena tidak mudah dilaksanakan dalam kenyataan. Kenyataannya, berbagai berbagai macam masalah dan faktor-faktor tak terduga lainnya bisa membatasi apa yang dilakukan secara aktual;
  8. Tidak ada yang gratis dalam politik. Dalam artian, setiap apa dijalankan selalu ada biaya yang harus dibayar, atau harus menanggung resiko. Setiap masukan kebijakan dalam memecahkan masalah, selalu ada unsur untung ruginya. Sama halnya manusia, sulit mengharapkan tercapainya semua nilai dan tujuan yang ditetapkan, karena tujuan yang satu akan memiliki kerugian pada sisi yang lain.

Penutup

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian politik, konsep-konsep politik menurut ahli, serta asumsi-asumsi dalam politik yang dirangkum admin. Semoga membawa manfaat!

Sumber refensi:

Ramlan Subakti. Memahami Ilmu Politik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 1992

A.A Sahid Gatara. Ilmu Politik, Memahami dan Menerapkan. CV.Pustaka Setia. 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *